Tribunnews.com, Jakarta – Perubahan sikap partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Merah Putih agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, dipertanyakan. Koalisi disebut dinilai ingin mengamankan kekuasaan mereka di daerah untuk memuluskan rencana mereka mengusung capres dan cawapres pada Pemilu 2019 mendatang.
“Perubahan sikap ini menimbulkan pertanyaan. Saya kira jawabannya itu untuk sementara, bahwa mereka kalah di pilpres kemudian ingin memperluas kekuasaan di daerah,” kata politisi Partai Hanura Erik Satya Wardhana saat berbincang dengan Kompas.com, di Jakarta, Sabtu (6/9/2014).
Erik menilai, pilkada seharusnya dapat mengakomodir keinginan masyarakat dalam menentukan kepala daerah yang mereka anggap ideal. Kendati demikian, bukan berarti usulan pilkada dengan mekanisme itu dianggap tidak sah secara konstitusional.
“Secara konstitusional tidak, tapi secara rasional, secara substantif itu menutup atau mengurangi ruang bagi rakyat utk mengusulkan, memilih calon kepala daerah yang kompeten, qualified, yang punya komitmen untuk melakukan perubahan secara revolusioner,” ujarnya.
Saat ini, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tengah dibahas oleh Panja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dengan Kementerian Dalam Negeri. Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sepakat pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sementara itu, Fraksi PDI-P, Hanura, dan PKB tetap menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar